Aji Yulianto

PDF Print E-mail
Monday, 06 April 2009

Oleh: Yanti Susanti*

Dalam Laporan Kasus AIDS Depkes periode Oktober-Desember 2008 , Jawa Tengah menduduki peringkat 10 besar Propinsi di Indonesia dengan jumlah kasus AIDS sebanyak 530 kasus. 23,8% atau 126 dari jumlah tersebut ditemukan pada para pengguna Narkoba suntik (penasun). Peringkat 10 besar propinsi ini memang sudah cukup lama disandang Jawa Tengah.

Bila kita perhatikan laporan Depkes tersebut lebih seksama, terlihat bahwa Kabupaten Banyumas ada di peringkat kedua setelah Kota Semarang dengan jumlah kasus AIDS masing-masing 64 dan 175 kasus.

Mungkin Anda melihat jumlah 64 kasus itu sebagai jumlah yang tidak banyak, namun demikian jumlah tersebut boleh jadi jauh lebih sedikit dari jumlah kasus yang sebenarnya ada. Artinya masih banyak kasus yang belum terungkap atau terlaporkan. Bila kita bandingkan dengan laporan estimasi populasi dewasa rawan terinfeksi HIV tahun 2006 dari Depkes, di diperkirakan ada 400 ODHA (orang dengan HIV dan AIDS) di Banyumas.

Salah satu hal yang menyebabkan jumlah kasus ini under reported adalah belum baiknya sistem pencatatan dan pelaporan kasus HIV dan AIDS di tingkat layanan kesehatan maupun sektor terkait. Banyak orang yang tahu status HIV-nya tidak mau melaporkan karena tinginya stigma dan diskriminasi, jumlah klinik VCT yang masih kurang sehingga menyebabkan kurangnya akses populasi berisiko pada klinik VCT atau cakupan program yang belum menjangkau populasi berisiko secara optimal.

Estimasi Nasional Populasi dewasa rawan terinfeksi HIV yang dikeluarkan Depkes tahun 2006 menunjukkan bahwa di kabupaten ini populasi yang dominan tertular adalah pelanggan WPS (wanita pekerja seks) dengan jumlah 14,310 orang.

Respon pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah dikoordinasikan oleh Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi dan Kab/Kota dengan dukungan penuh dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Peran dan fungsi KPA Propinsi dan Kabupaten sangat strategis untuk menggalang komitmen dari berbagai pihak.

Komitmen pemerintah daerah perlu diperkuat dan sudah saatnya pemda melihat kondisi epidemi AIDS di wilayahnya secara serius dan melakukan berbagai langkah strategis untuk mencegah dan menanggulanginya. Kerjasama erat dengan semua mitra dan sektor terkait di daerah untuk harmonisasi implementasi program sangat perlu untuk dilakukan

Jangan sampai lebih banyak lagi penduduk Banyumas yang tertular HIV karena biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan dan perawatan orang dengan HIV AIDS (ODHA) akan jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan penularan. Selain itu dampak HIV dan AIDS di segala bidang kehidupan di kemudian hari bisa lebih dahsyat bila tidak bertindak sekarang.

*Staf Monioring dan Evaluasi Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Nasional, alumni Faperta UNSOED 2001, Pengurus SEF UNSOED 1996.


*copas from : goleti.com

0 Responses